Senin, 27 Mei 2019
NasionalPilpres 2019

BPN Prabowo-Sandi Tanyakan Kejanggalan Hasil Pilpres di Jateng dan Bali

BPN Prabowo-Sandi Tanyakan Kejanggalan Hasil Pilpres di Jateng dan Bali - monitorkini.com
17views

Jakarta – Beberapa waktu ini hasil penghitungan suara Pilpres 2019 di beberapa daerah menjadi sorotan. Kubu pasangan calon (paslon) nomor urut 02, Prabowo-Sandi, merasakan adanya kejanggalan sehingga mempertanyakan perolehan suara seperti di Bali dan Jawa Tengah (Jateng).

Hal itu disampaikan Muzani, sekjen Gerindra dengan didampingi sejumlah sekjen koalisi pendukung Prabowo-Sandi kepada wartawan di Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Jakarta, Minggu (12/5/2019) malam. Muzani mengungkap, Lingkaran Survei Indonesia (LSI) pernah mengadakan jajak pendapat sebelum Pilpres. Hasilnya, situasi kekuatan masing-masing paslon hampir berimbang.

“Hitungan KPU misalnya, Prabowo-Sandi di Bali hanya mendapatkan 8-9 persen. Apa iya? Di Jateng, katanya (Prabowo-Sandi) 22 persen, apa iya? Padahal dulu Pilpres 2014, Prabowo-Hatta Rajasa mendapatkan 26-26 persen. Apa iya masyarakat Jateng sekarang begitu?” papar Ahmad Muzani.

Kemenangan akan ditentukan oleh tokoh-tokoh yang masih bersikap netral. Sebut saja saat itu di antaranya AA Gym, Abdul Somad, dan dai-dai kondang lainnya. Kemudian, lanjut Muzani, beberapa media juga menyampaikan bahwa debat, dan rapat akbar juga menjadi faktor penentu kemenangan. Muzani menegaskan, pihaknya merasa unggul atas semua itu.

BPN Prabowo-Sandi Tanyakan Kejanggalan Hasil Pilpres di Jateng dan Bali - monitorkini.com
BPN Prabowo-Sandi Tanyakan Kejanggalan Hasil Pilpres di Jateng dan Bali – monitorkini.com

“Semuanya kami merasa unggul. Tapi kemudian suaranya seperti itu, apa iya? C1-nya begitu, mungkin iya. Bukan persoalan C1. Kami merasakan ada ketidakadilan dalam prosesnya. Itu berlangsung masif, dan terstruktur,” tukas Muzani. Program pemerintah seperti PKH dan janji gaji ke-13 pun dikritik kubu Prabowo-Sandi.

Muzani pun menyoroti pembagian sertifikat tanah. “Sertifikat enggak dibagi lagi. Apakah masih akan dibagi lagi atau tidak, kita tidak tahu. Apakah PKH sudah selesai programnya atau tidak, kita tidak tahu. Semua itu yang menyebabkan kami merasa ada pencampuradukkan antara wewenang kekuasaan dengan pencalonan presiden,” tutup Muzani.

Leave a Response